Hidup tidak sendiri

Manusia tidak bisa hidup sendiri, begitupun dengan keyakinan kita terhadap agama orang lain yang harus dihormati.

Hidup harus ada tujuan

Di dunia kita hanya sementara, tujuan paling utama adalah ketika kembali kepadaNya dengan membawa ridhoNya.

Hidup tidak lepas dari alam

Meski secara kodrati manusia itu ciptaan yang paling sempurna.. tetapi tetap kecil diantara anugrah alam ciptanNya.

Hidup penuh Perjuangan

Hidup selalu lekat dengan perjuangan, ada riak, ombak dan batu karang yang harus dilewati... Semangat harus dikobarkan untuk mencapai tujuan

Hidup itu memberi manfaat

Sebaik-baik manusia adalah yang peling memberi manfaat kepada sesamanya....

January 8, 2019

Pustaka Kitab Kuning


[DIR]kitab2_fiqih/12-May-2017 08:15 -
[DIR]kitab2_fiqih_4/12-May-2017 08:06 -
[DIR]kitab2_hadis/12-May-2017 13:43 -
[DIR]kitab2_imam_ghozali/12-May-2017 13:25 -
[DIR]kitab2_ke_nu_an/12-May-2017 08:06 -
[DIR]kitab2_maulid/12-May-2017 13:25 -
[DIR]kitab2_nadhom/12-May-2017 13:25 -
[DIR]kitab2_nahwu/12-May-2017 13:26 -
[DIR]kitab2_sayid_almaliki/12-May-2017 13:25 -
[DIR]kitab2_tafsir/12-May-2017 08:08 -
[DIR]kitab2_tarik/12-May-2017 13:24 -
[DIR]kitab2_tasauf_FILES/12-May-2017 13:26 -
[DIR]kitab2_tauhid/12-May-2017 13:26 -


Share:

November 28, 2018

Saatnya Kabupaten Sleman Memiliki Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Saatnya Kabupaten Sleman Memiliki Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Oleh : Wiratno,SE.,MM.
Staff Ahli FPKB DPRD Kabupaten Sleman

Sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Di Indonesia, perbankan terdiri dari 2 kategori yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibedakan antara BPR konvensional dan BPR Syariah. Selanjutnya BPR Syariah kepanjangannya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga, dalam prinsip-prinsip syariah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha sebagaimana diluar kegiatan yang telah ditetapkan Undang-undang. Selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.
Share:

January 8, 2018

Dampak Sosial Pendirian Menara Telekomunikasi

Dua kali saya diundang dalam rapat RT di kampung saya, kebetulan kemaren adalah rapat final untuk memutuskan dilanjutkan atau tidaknya pembangunan menara BTS (Base Transciever Station) di atas lahan seorang warga. Pak Heri, si empunya lahan tentulah merasa memperoleh berkah dari langit jika kontrak dengan salah satu vendor telekomunikasi besar di Indonesia itu jadi terlaksana. Dengan rencana lama kontrak 10 tahun, dan nilai sewa lahan pada kisaran 15-20 juta per tahun, ini rezeki yang luar biasa. Hanya menyewakan lahan seluas 7x7meter per segi saja! Bahkan menyewakan rumah dengan luas dua kali lipat-nya pun tak akan sebegitu mahal di wilayah sekitar Purwomartani Kalasan.
Dari beberapa kali pertemuan dengan para warga, dengan Ketua RT sebagai fasilitator, akhirnya disepakati bahwa pembangunan menara BTS tersebut boleh diteruskan dengan alasan didekat masjid kampung RT sebelah juga telah didirikan menara yang sama. Disamping itu ada ‘ganti rugi’ atau tali asih dari pihak vendor yang cukup lumayan sebagai pemasukan kas RT dan kas pemuda kampung, kompensasi yang diberikan kepada RT sebesar 20 juta dan kas pemuda sebesar 2 juta ditambah dari Pak Heri sebagai pemilik lahan memberikan bantuan sebesar 8 juta sehingga total 30 juta. Meski demikian keputusan tersebut tidaklah bulat karena masih ada beberapa warga yang merasa keberatan dengan pendirian menara BTS tersebut, sebagian ada yang merasa takut dengan dampak radiasi dan sebagian ada yang takut karena menara tersebut roboh atau tersambar petir, bahkan ada yang tidak setuju karena faktor kecemburuan terhadap pemilik lahan yang disewa.
Radiasi sinyal BTS berbahaya?
Untuk meyakinkan warga, perwakilan dari vendor membawa selembar surat rekomendasi hasil penelitian radiasi sinyal BTS oleh peneliti universitas ternama di Indonesia yang menyatakan bahwa sinyal BTS aman. Jika dibandingkan dengan sinyal televisi yang kita nikmati setiap hari, mulai bangun tidur hingga mau tidur lagi bahkan waktu kita kadang-kadang dihabiskan didepan televisi, pancaran sinyal BTS bahkan jauh lebih rendah. Memang ada pendapat berbeda mengenai dampak radiasi BTS. Pertama menyatakan bahwa radiasi BTS sangat kecil dan tidak berbahaya, sedangkan yang satu lagi mengatakan bahwa radiasi BTS sangat berbahaya dan dapat memicu kanker. Sayangnya masyarakat cenderung percaya pada pernyataan kedua. Seperti kasus beberapa waktu lalu yang terjadi di Pangukan tepatnya disamping kantor PCNU Kab. Sleman kebetulan saya ada didalam kantor tersebut, dimana terjadi ‘unjuk rasa’ dari wali murid sekolah PAUD, TK dan MI PCNU yang menolak akan didirikan tower seluler, karena ketakutan terhadap dampak radiasi gelombang elektromagnetik menara telekomunikasi tersebut akan berdampak kepada anak-anak meraka.
Berdasar penelitian WHO dan Fakultas Teknik UGM, pada pancaran gelombang dari BTS tidak terdapat radiasi yang membahayakan kesehatan manusia. Level batas radiasi yang diperbolehkan menurut standar yang dikeluarkan WHO (World Health Organization) masing-masing 4,5 Watt/m2 untuk perangkat yang menggunakan frekuensi 900 MHz dan 9 Watt/m2 untuk 1.800 MHz. Sementara itu, standar yang dikeluarkan IEEE C95.1-1991 malah lebih tinggi lagi, yakni 6 Watt/m2 untuk frekuensi 900 MHz dan 12 watt/m2 untuk perangkat berfrekuensi 1.800 MHz. (Budi Prasetya, 2007). Umumnya, radiasi yang dihasilkan perangkat-perangkat yang digunakan operator seluler tidak saja di Indonesia, tapi juga seluruh dunia, masih jauh di bawah ambang batas standar sehingga relatif aman.Sejauh ini protes dan kekhawatir masyarakat terhadap dampak radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan perangkat telekomunikasi seluler lebih banyak datang dari mereka yang tinggal di sekitar tower BTS. Sejauh ini belum ada satu pun keluhan atau kekhawatiran akan dampak radiasi itu yang datang dari para pengguna telefon seluler. Padahal, jika dihitung-hitung, besarnya daya radiasi yang dihasilkan pesawat telepon seluler jauh lebih besar daripada radiasi tower BTS. Memang betul, daya dari frekuensi pesawat handphone sangat kecil, tapi karena jaraknya demikian dekat dengan tubuh kita, dampaknya jauh lebih besar. Pernyataan tersebut didasarkan atas hasil perhitungan menggunakan rumus yang berlaku dalam menghitung besaran radiasi.
Bagaimanapun dijaman yang serba IT ini kita tidak bisa lepas dari perangkat telekomunikasi, bahkan saat ini ponsel telah membantu hidup kita menjadi terorganisir, fungsi ponsel tidak hanya untuk menelpon dan mengirim pesan saja namun telah berkembang menjadi buku harian kita, sumber berita, mengaktualisasikan diri melalui media sosial, hiburan dll. Konsekuensinya BTS dengan persebaran yang semakin merata akan mendukung semakin sepatnya berkomunikasi karena sinyal yang menyebar merata dan kemajuan bidang sosial ekonomi dari lancarnya arus informasi antar warga maupun dengan dunia luar. Oleh karena itu vendor telekomunikasi, pihak pelaksana proyek bidang teknis maupun penelitian sebisa mungkin menepis kekhawatiran dampak buruk radiasi sinyal yang mungkin ditimbulkan serta memastikan keamanan tower BTS. Misalnya edukasi pada masyarakat bahwa setiap BTS sudah kokoh sehingga tidak mungkin roboh dan sudah dipasang anti petir. Wallahu a’lam.*
 * Wiratno, SE.,MM Pendiri Yayasan Dharma Bhakti Mulia

Share:

SISTEM KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN SLEMAN


Kabupaten Sleman telah membuktikan keunggulannya dan meraih hasil yang luar biasa dengan keluar sebagai juara umum dalam ajang PORDA XIV DIY Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli – 5 Agustus 2017 di Kabupaten Bantul, sebuah prestasi yang membanggakan ditengah minimnya dana pembinaan dan terpuruknya prestasi olahraga secara nasional. Jika kita menilik sejarah perjalanan prestasi keolahragaan di Kabupaten Sleman ini, sebenarnya banyak potensi-potensi atlet daerah maupun prestasi yang pernah diraih dan terdokumentasi dengan baik dicabang bulutangkis ada nama Sigit Budiarto, Finarsih, dicabang panjat tebing ada nama Fitriyani dan atlet-atlet lainnya. Namun terkadang catatan prestasi tersebut seakan hilang ditelan jaman, kita lupa apa yang pernah diraih, siapa yang meraihnya dan sudah sampai sejauhmana keberlanjutan pembinaan prestasi cabang olahraga yang potensial tersebut?.
Di antara berbagai persoalan yang membelit perkembangan olahraga di Indonesia khususnya di Kebupaten Sleman akhir-akhir ini, ada beberapa persoalan utama yang perlu menjadi catatan tersendiri. Di antaranya adalah sistem pembinaan olahraga yang dikembangkan selama ini, yang ternyata berkontribusi cukup signifikan terhadap terpuruknya prestasi olahraga. Banyak kalangan yang menilai kegagalan ini diperparah oleh kurang seriusnya pembinaan olahraga itu sendiri. Kita sudah jauh tertinggal di segala lini, terutama soal pemanfaatan IPTEK olahraga. Pola pengembangan olahraga yang masih bersifat tradisional, tak lebih dari rutinitas sebagai bagian ritual yang berorientasi pada pencapaian prestasi secara instan berdasarkan pengalaman masa lalu yang miskin inovasi. Berpijak dari fakta tersebut, upaya untuk mengembalikan kejayaan olahraga di Kabupaten Sleman, tidak bisa tidak, harus dimulai melalui reformasi bangunan sistem pembinaan prestasi keolahragaan daerah, dengan penekanan utama pada pergeseran paradigma pembinaan olahraga yang tidak sekadar berorientasi pada pencapaian medali. Medali harus dianggap sebagai konsekuensi logis pembinaan olahraga yang tertata dan terintegrasi dalam sistem yang mapan.
Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaanya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.
Kewenangan dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah tersebut merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait, terencana, secara terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peranserta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan beradaanya. Ditambah lagi kenyataan yang terjadi dilapangan pada saat ini, banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat propinsi yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan PORDA, PORPROV dan kegiatan olahraga lainnya. Peraturan daerah ini juga dibuat dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan.
Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Sleman tengah menyusun regulasi yang mengatur sistem keolahragaan yaitu Perda Sistem Keolahragaan di Kabupaten Sleman yang saat ini masih digodok di panitia khusus. Salah satu dari sekian banyak materi yang ada dalam rancangan peraturan daerah tentang sistem keolahragaan ini adalah penghargaan serta jaminan sosial bagi insan olahraga baik tenaga pembina, atlet atau olahragawan bahkan mantan atlet yang berprestasi, termasuk peluang untuk bekerja sebagai ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sleman, sehingga mampu memberikan motivasi untuk mengukir prestasi. Wallahu a’lam *

* Wiratno, SE.,MM. Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Sleman.
Share:

Tantangan Pengurus Baru FKUB Kabupaten Sleman


Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan amanat dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri  Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006,  tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. FKUB Kabupaten Sleman dibentuk pada tahun 2007 untuk periode I (2007-2012) dengan Ketua Drs. HM. Sularno, MA dan pada tanggal 5 Oktober 2012, melalui Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 349/Kep.KDH/A/2012, dibentuklah FKUB Kabupaten Sleman untuk periode II dengan komposisi anggota terdiri dari pemeluk lima agama, Islam (12 orang), Katolik (2 orang), Kristen, Hindu, dan Budha, masing-masing 1 orang. Pada periode kedua ini (2012-2017) FKUB Kabupaten Sleman dipimpin oleh Drs.H. Suwarso, dengan Drs. Ignas Suryadi, SE.,M.Pd sebagai sekretaris dan Ir. Alit Merthayasa, MBA, P.hD. sebagai Bendahara.
Dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 kemaren Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengukuhkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sleman periode ketiga dengan masa khitmad masa bakti 2017-2022 di Aula lantai III pemkab  Sleman, dengan komposisi Drs. H. Suwarso masih dipercaya sebgai ketua, Dr. B. Wibowo Siliantoro, M.Hum sebagai sekretaris dan Ir. Alit Merthayasa, MBA, P.hD. sebagai Bendahara. Sebagaimana dipesankan oleh Bupati dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sleman, HJ. Sri Muslimatun M.Kes bahwa pengukuhan ini sebagai implementasi dalam membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama, demi terwujudnya kerukunan dan kesejahteraan antar umat beragama.
Pada periode ketiga ini, tantangan dan tugas sudah didepan mata, selain melanjutkan kegiatan dan program FKUB periode sebelumnya diantaranya kegiatan dialog KUB dan sosialisasi PBM2M, edukasi Pancasila di 17 Kecamatan, workshop, studi komparasi dan ‘tugas utama’ FKUB yaitu terkait dengan persoalan izin dan rekomendasi rumah ibadat, meskipun demikian kegiatan dialog dan silaturrahmi antar pengurus maupun tokoh lintas agama tetap menjadi kegiatan tahunan yang dilaksanakan setiap bulan Desember dan bulan Syawal.
Pada periode ini, FKUB Kabupaten Sleman pada awal masa khitmadnya telah melakukan langkah strategis dengan membentuk “wali” atau koordinator tingkat kecamatan dengan membagi seluruh anggota FKUB sebanyak 17 orang di bagi ke seluruh kecamatan di Kabupaten Slema dengan harapan mereka mampu menjadi focal point sekaligus fasilitator bagi penggiat kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Selain itu juga dibentuk koordinator zona, dengan membagi wilayah Sleman menjadi 3 zona yaitu Sleman Barat, Sleman Tengah dan Sleman Timur. Tugas dan fungsi koordinator ditingkat zona adalah untuk melakukan koordinasi antara 5-6 kecamatan secara periodik sehingga permasalahan yang muncul terkait dengan kerukunan umat beragama dapat diselesaikan dizona masing-masing.
Kegiatan dan program FKUB Kabupaten Sleman secara umum bisa dilaksanakan dengan baik, karena dukungan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik dalam bentuk moril maupun materil mulai dari berdirinya tahun 2007 sampai 2017 saat ini. Sehingga tugas pokok FKUB yang diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 tahun 2016 yaitu; Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Dapat dijalankan dengan baik, Wallahu a’lam *

*Wiratno, SE.,MM
Pengurus FKUB Kabupaten Sleman



Share:

Tentang Saya

Hanya seorang manusia pada umumnya yang lagi banyak belajar tentang teknologi informasi, pernah kuliah di em em ugm kebetulan ngambil konsentrasi e-biz seputar TI lah. Saat ini lagi nyangkul di sebuah pts di Jogja dan aktif di berbagai forum dan milis teknologi informasi.

Recent Comments

Followers

Comments

Follow by Email

Subscribe to our email newsletter.

BTemplates.com

Blogroll

About

Tags 2

Recent Posts